Gerindra Sentil Pemerintah Jambi: Potensi Besar Jangan Hanya Jadi Wacana

BIMATA.ID, Jambi – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi menyampaikan sejumlah catatan tajam terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029. Fokus utama mereka adalah kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya infrastruktur jalan yang rusak dan tidak merata di 11 kabupaten/kota.

“Kami menuntut pemerataan pembangunan, khususnya jalan provinsi,” tegas juru bicara Fraksi, Absor. Mereka menyoroti jalur strategis di Bungo, Tanjabtim, dan Kerinci yang dinilai vital namun terabaikan, termasuk jalur evakuasi bencana dari Kerinci ke Bungo.

Fraksi juga mengingatkan bahwa penundaan pembangunan seperti jembatan di Lubuk Landai berisiko tinggi. “Penundaan ini berbahaya dan bisa menyebabkan ribuan rumah terisolasi,” tambahnya.

Dalam sektor ekonomi, Gerindra menuntut RPJMD menyertakan langkah konkret hilirisasi hasil pertanian dan insentif industri pengolahan. Mereka juga mengkritik lambannya realisasi Participating Interest (PI) 10% migas. “Ini hak daerah yang tidak bisa ditawar. Pemerintah harus segera bertindak,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Puji Anwar Ibrahim Atas Keberhasilan Mediasi Konflik Thailand-Kamboja

Soal keuangan daerah, Fraksi menekankan pentingnya perluasan basis pajak dan simplifikasi izin UMKM. Mereka juga mendesak realisasi dana kompensasi karbon dari taman nasional. “Ini hak Jambi yang harus segera dicairkan, bukan hanya potensi di atas kertas,” jelasnya.

Gerindra juga menyoroti lemahnya program penanggulangan karhutla dan penambangan ilegal (PETI). Mereka menuntut tindakan tegas dan penyelesaian konflik agraria secara adil dan berbasis HAM.

Di bidang SDM, mereka mengkritik buruknya pelayanan publik dan pencopotan 13 ASN yang disebut menggunakan surat palsu. “Ini skandal serius yang harus diusut tuntas,” kata mereka.

Terakhir, Fraksi menilai koperasi masih kurang diperhatikan dalam RPJMD. Program seperti Koperasi Merah Putih belum terintegrasi secara sistemik.

Fraksi Gerindra menuntut RPJMD Jambi lebih konkret, adil, dan pro-rakyat. Setiap kebijakan dan belanja daerah harus menjawab kebutuhan rakyat dan memperkuat integritas birokrasi. “Kami menolak kompromi yang merugikan masyarakat,” pungkas mereka.

Simak juga: Pemerintahan Prabowo-Gibran Jadikan Pariwisata Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif