Kawendra: Penambahan Likuiditas oleh Menkeu Purbaya Strategis bagi Negara, bagus untuk UMKM

BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, membuat gebrakan dengan menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini tersimpan di Bank Indonesia (BI) untuk disalurkan melalui perbankan komersial. Kebijakan yang diumumkan pada Rabu (10/9) ini ditujukan guna memperkuat likuiditas bank, mempercepat penyaluran kredit, sekaligus menggerakkan kembali roda perekonomian nasional.

Langkah tersebut mendapat respon positif dari anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian. Menurutnya, strategi ini akan memberikan dorongan besar bagi dunia usaha, terutama UMKM yang menjadi penopang ekonomi rakyat.

“Paten! Mantap juga ini Menkeu kita yang baru! Buat saya ini langkah yang cukup bagus, memindahkan likuiditas BI ke ruang fiskal, sehingga Rp200 triliun dapat langsung mengerek permintaan agregat tanpa nambah beban utang baru,” ujar Kawendra.

Baca juga: Pastikan Kebijakan Prabowo Dirasakan Masyarakat, Legislator Gerindra : Harga Gabah Rp. 6.500 Harus Sampai ke Petani

Ia menilai pendekatan crowding-in yang dipilih Purbaya mampu memberikan dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi.

“Pak Purbaya pakai strategi crowding-in, penarikan Rp200 triliun di BI biar memacu kredit perbankan, memperbesar multiplier effect buat UMKM dan sektor riil,” tambahnya.

Kawendra juga menyebut, langkah ini menjadi bukti adanya sinergi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter.

Lihat juga: Sugiono Ungkap Arahan Prabowo ke Anggota DPR Gerindra: Jaga Perilaku, Jangan Sakiti Rakyat

“Hal ini juga menunjukkan upaya memperluas ruang kebijakan pemerintah, memanfaatkan surplus likuiditas bank sentral untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan. Kita doakan beliau! Semangat Pak Menkeu yang nyentrik! Kita optimis,” tuturnya.

Sementara itu, Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI menyinggung bahwa perlambatan ekonomi sejak 2023 hingga awal 2024 tidak semata-mata akibat faktor global, melainkan juga dipicu kebijakan dalam negeri yang membuat uang pemerintah mengendap terlalu lama di bank sentral.

Menurutnya, tugasnya pada saat ini adalah menghidupkan kembali dua mesin utama perekonomian fiskal dan moneter.

Simak juga: Fraksi Gerindra akan Nonaktifkan Keponakan Prabowo dari DPR

Pemerintah tercatat memiliki dana sekitar Rp 425 triliun di BI dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA). Dari jumlah itu, Rp200 triliun akan segera ditarik dan dialirkan ke sistem perbankan.

“Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI cash. Besok saya taruh Rp200 triliun ke sistem,” kata Purbaya.

Ia juga meminta Bank Indonesia agar tidak kembali menyerap dana tersebut, sehingga uang dapat berputar di masyarakat dan memberi dorongan nyata bagi sektor riil. Menurutnya, langkah ini akan memaksa mekanisme pasar berjalan lebih optimal dan mendorong perbankan bekerja lebih keras menyalurkan kredit produktif.

Selengkapnya: Di Forum BRICS, Prabowo Soroti Standar Ganda Hukum Internasional