Kemensos Sosialisasikan Sekolah Rakyat di Biak Numfor untuk Anak dari Keluarga Tidak Mampu

BIMATA.ID, Papua – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua melakukan sosialisasi pendirian Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025–2026 di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam implementasi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Sosial Provinsi Papua, John Mampioper, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

“Sekolah Rakyat merupakan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diimplementasikan lewat Kemensos tahun ini,” kata John, Rabu (09/04/2025).

John menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan peserta didik dari kelompok masyarakat dalam kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Seleksi siswa akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari verifikasi status ekonomi calon peserta didik agar program ini tepat sasaran.

Program ini akan dibuka untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yaitu SD, SMP, dan SMA, dengan menerapkan standar pendidikan nasional.

Sekolah Rakyat dirancang untuk menjadi wadah pendidikan berasrama agar pembinaan karakter dan pembelajaran berjalan maksimal.

Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, menyambut baik program tersebut dan menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Pemkab Biak Numfor telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Lokasi sekolah direncanakan berada di kompleks perkantoran Badan Kepegawaian Pengembangan SDM di Kampung Ibdi, Distrik Biak Timur.

Selain gedung sekolah, fasilitas asrama juga telah dipersiapkan untuk menunjang sistem pendidikan berasrama.

Bupati Markus menegaskan bahwa seluruh biaya pendidikan dan kebutuhan siswa ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan akses pendidikan setara bagi semua warga negara, khususnya mereka yang kurang mampu.

“Peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari keluarga penerima bantuan sosial, dan pendidikan ini sepenuhnya gratis,” tutup Bupati Markus.

Program ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.