Krisis Minyak Goreng, DPR Minta Pemerintah Kejar Perusahaan Nakal

BIMATA.ID, Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Kementerian Perindustrian mengejar berbagai perusahaan nakal yang mengulur waktu mendaftarkan sebagai perusahaan penyedia minyak goreng curah. Keberadaan minyak goreng curah yang seharusnya disediakan itu merupakan kebijakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai mereka menunda-nunda pendaftaran sebagai pihak penyedia dan pendistribusi minyak goreng curah yang bersifat mandatory,” ujar anggota Komisi VII, DPR RI Mulyanto pada, Rabu (30/03/2022).

Dia juga mengatakan, tak mau tahu dengan alasan perusahaan yang menyebut pendaftaran sebagai penyedia minyak goreng prosedurnya sering berbelit-belit karena menggunakan uang subsidi. Menteri perindustrian perlu mengambil langkah hukum jika menemukan perusahaan yang sengaja menghindar dari kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Karena selama ini pemerintah sudah banyak mengalah ke pengusaha minyak goreng sehingga tidak ada alasan lagi untuk menerapkan kebijakan yang adil bagi masyarakat,”ungkapnya.

 

(ZBP)