Menlu Sebut Kokohnya Ekonomi adalah Modal Kuat Diplomasi Indonesia

Jakarta — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa fondasi makroekonomi Indonesia yang kokoh menjadi modal utama untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Stabilitas ekonomi tersebut juga menjadi landasan penting bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam berbagai inisiatif ekonomi internasional.

Hal itu, lanjut dia, tercermin dari stabilnya sejumlah indikator makroekonomi Indonesia sepanjang 2025. Sebagai contoh, inflasi Indonesia tercatat sebesar 2,92 persen, yang masih terbilang stabil dan terkendali. Selain itu, Indonesia juga mampu mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 38,54 miliar pada periode Januari-November 2025.

“Di tengah perlambatan ekonomi global dan economic coercion, Indonesia hadir dengan fondasi yang kokoh, dengan angka pertumbuhan yang berada di atas rata-rata dunia, dengan inflasi yang terkendali, surplus perdagangan, dan tingkat realisasi investasi yang tetap tinggi. Fondasi ekonomi yang stabil ini memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia,” ujar Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, Rabu (14/1).

Sugiono menambahkan, fondasi ekonomi yang solid tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia di tengah gejolak ketidakpastian global. Dengan resiliensi ekonomi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu memitigasi dampak negatif dari perlambatan dan tekanan ekonomi global.

Terlebih, menurutnya, saat ini semakin banyak negara yang menggunakan kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi sebagai instrumen tekanan geopolitik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memiliki ketahanan ekonomi yang memadai guna menghadapi tantangan tersebut.

“Weaponization of economic policies is a sign of our time today. Dan dalam kenyataan baru ini, kekuatan ekonomi suatu negara tidak lagi semata diukur dari angka pertumbuhannya, namun juga dari kemampuannya untuk bertahan dan beradaptasi,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, diplomasi ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu pun diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan diversifikasi ekonomi. Sebagai contoh, Sugiono mengatakan Indonesia telah menyepakati tiga perjanjian kerja sama ekonomi dengan Kanada, Peru, dan Eurasian Economic Union, serta menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dengan Uni Eropa.

Selain itu, Indonesia juga resmi bergabung dengan BRICS, yakni blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, sejak Januari tahun lalu. Keanggotaan ini bertujuan untuk mendorong reformasi tata kelola global sekaligus membuka peluang perdagangan dan investasi baru.

Kementerian Luar Negeri juga mendorong penguatan kerja sama perdagangan dengan mitra-mitra baru di kawasan Afrika, seperti Rwanda, sebagai upaya meminimalisasi risiko ekonomi dan perdagangan yang selama ini bertumpu pada mitra-mitra tradisional.

“Diversifikasi mitra ini dilakukan dengan satu kesadaran untuk mengurangi resiko atau derisking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh mitra-mitra tradisional,” imbuh Sugiono

Terakhir, Sugiono menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri tengah menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pengembangan industri nasional berkelas dunia melalui penciptaan iklim ekonomi yang ramah investasi.

“Seluruhnya merupakan bagian dari diplomasi ekonomi yang berorientasi pada value creation untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Soetianto. Tentunya kita memerlukan strategi yang jelas dan dukungan institusional yang kuat,” tutupnya.