Misbakhun Dorong Pemerintah Tingkatkan Infrastruktur Pengiriman Batubara

BIMATA.ID, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan penyertaan modal negara (PMN) di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Sumatera Selatan. Salah satunya adalah PT Bukit Asam yang berfokus pada sektor pertambangan batubara.

Dalam diskusi dengan perwakilan perusahaan, Anggota BAKN DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan apresiasinya terhadap kinerja PT Bukit Asam yang secara konsisten tidak pernah mengalami kerugian. Perusahaan ini berhasil memanfaatkan peluang dari kenaikan harga batubara di pasar internasional, mencapai keuntungan yang signifikan.

“Mudah dilihat bahwa kinerja PT Bukit Asam selalu positif; kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi saat ini karena perusahaan ini berhasil menunjukkan kinerja yang luar biasa, terutama di tengah kondisi harga batubara yang sedang menguntungkan,” ujar Mukhamad Misbakhun setelah pertemuan dengan PT Bukit Asam di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (20/11/2023).

Baca Juga : Prabowo-Gibran Jawab Akurat Pertanyaan Najwa Shihab Soal Seberapa Saling Kenal

“Kinerja PT Bukit Asam yang terus positif patut diapresiasi,” tambahnya.

Sebagai politisi dari Fraksi Partai Golkar di DPR, Misbakhun melihat bahwa perusahaan BUMN ini memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar, meskipun masih dihadapkan pada kendala pengiriman batubara. Dia menyampaikan keprihatinannya terkait kendala ini dan menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengiriman batubara menggunakan kereta api oleh PT Bukit Asam.

“Sementara PT Bukit Asam memiliki potensi untuk menjadi pemain utama di industri batubara Indonesia, kendala logistik masih menjadi hambatan,” ungkapnya.

Misbakhun mempertanyakan mengapa pemerintah seakan melempar tanggung jawab ini kepada perusahaan, sementara masalah infrastruktur logistik juga berdampak pada perekonomian Sumatera Selatan dan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Penanganan infrastruktur ini seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Hambatan yang dihadapi oleh perusahaan ini juga memiliki dampak langsung pada ekonomi Sumatera Selatan, yang juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Legislator Dapil Jawa Timur II itu juga memberikan apresiasi terhadap PT Bukit Asam yang telah memenuhi mandat Domestic Market Obligation (DMO) batubara dengan baik.

Simak Juga : Prabowo-Gibran Jawab Akurat Pertanyaan Najwa Shihab Soal Seberapa Saling Kenal

Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah logistik perlu diambil alih oleh negara sebagai bagian dari komitmen PT Bukit Asam dalam menjalankan DMO dan memenuhi kebutuhan pembangkit listrik yang signifikan di Pulau Jawa.

“Dalam konteks ini, penyelesaian masalah logistik PT Bukit Asam seharusnya menjadi tanggung jawab negara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan DMO dan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik yang besar di Pulau Jawa,” pungkasnya.