MPR Minta Pemerintah Benahi Legalitas UMKM

BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menyoroti daya saing dan keberlanjutan pelaku UMKM, khususnya keseriusan dalam legalitas UMKM. Aspek legalitas ini, menurut Syarief, penting mengingat UMKM adalah usaha rakyat yang membutuhkan upaya afirmasi.

Ia mengatakan jangan sampai kendala legalitas membuat UMKM jadi tidak berdaya dan gagal naik kelas. Sementara narasi pengembangan UMKM sering diproyeksikan mampu menembus pasar global.

BACA JUGA: Prabowo Tepati Janji, Kirim Persib U-17 Belajar ke Aspire Academy Qatar

“Segala rencana pengembangan UMKM hanya akan jadi wacana jika aspek legalitas dan administratif tidak dibereskan terlebih dahulu. Ini hal-hal teknis, namun penting,” ujar Politisi Senior Partai Demokrat tersebut dalam keterangannya, Rabu (24/05/2023).

“Jika UMKM punya tampilan yang tidak menarik, maka konsumen pasti ragu membelinya. Begitu pula jika jaminan keamanan produk tidak tervalidasi, produk UMKM juga akan mendapatkan penolakan. Disinilah tugas pemerintah jemput bola, asistensi, pendampingan, dan menjaga keberlanjutan kualitas produk,” imbuhnya.

Syarief menerangkan per 4 April 2023 baru ada 3,71 juta atau 5,8 persen dari 64,19 juta UMKM yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Padahal transformasi usaha informal ke formal ini menjadi sangat penting.

BACA JUGA: Prabowo Bertemu Dengan Presiden Jokowi Pada Hari Ini, Gerindra Jawab Isi Pertemuan Tersebut

Jika realisasi izin usaha saja masih sangat rendah, ia pun mempertanyakan izin dan sertifikasi lainnya. Menurutnya, keamanan dan kualitas produk adalah hal yang utama bagi konsumen. Jika tak ada jaminan tersebut, maka UMKM tak mampu berdaya saing.

Syarief merasa pemerintah terkesan tak melakukan konsolidasi dan integrasi data serta perizinan.

“Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), misalnya, apakah dari sekian UMKM yang telah mendapatkan NIB itu, sudah berapa yang terealisasi mendapatkan izin edar? Ini semua masih menjadi misteri, sebenarnya rencana strategis pengembangan UMKM akan seperti apa?” ujarnya.

BACA JUGA: Publik Anggap Prabowo Figur Ideal Penerus Jokowi

“Jika seringkali kita mendengar ada produk yang belum mendapatkan izin edar, apakah kita harus menyalahkan pelaku usahanya? Atau justru ini berawal dari rumitnya mendapatkan izin edar dari BPOM? Jika pemerintah selalu merisaukan rendahnya jumlah wirausahawan di Tanah Air, lantas mengapa tidak ada upaya terarah dan berkelanjutan dalam memastikan keamanan produk UMKM? Bisa jadi produk-produk yang tidak mendapatkan izin edar itu karena memang rakyat tidak paham, atau malas mengurus perizinan yang berbelit-beli,” imbuh dia.

“Kita juga harus fair dan mengevaluasi kinerja dalam mendorong UMKM yang berkualitas dan aman. Adakalanya, atau mungkin seringkali, pelaku usaha kecil tidak difasilitasi dan dibimbing, sehingga melakukan upaya untuk tetap bertahan dari persaingan usaha. Pemerintah harusnya tidak boleh menutup mata dari fakta ini, melainkan jemput bola dan menjadi pendamping. Ini pertanyaan dan tugas berat yang mesti dijawab dan diselesaikan,” tutup Syarief.

BACA JUGA: Prabowo Hadiri Penandatanganan MoU Kerja Sama Industri Pertahanan PTDI Dengan Malaysia