Mulyanto Pertanyakan Asal Mula Anggaran Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik

BIMATA.ID, Jakarta – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Perindustrian di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Senin (12/06/2023) kemarin.

Pada kegiatan rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong Kementerian Perindustrian untuk menjelaskan asal usul anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik di APBN 2023.

Mulyanto mengungkapkan, bahwa dalam beberapa kali rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian, anggaran tersebut belum pernah dibicarakan. Akan tetapi tiba-tiba anggaran tersebut muncul dalam APBN 2023 Kementerian Perindustrian.

Baca Juga : Disambut Relawan Konco Prabowo, ‘Prabowo RI1 2024!’ Menggema di Trowulan

“Anggaran tersebut belum pernah dibahas bersama oleh Pemerintah dan Komisi VII DPR RI. Tapi anehnya anggaran tersebut muncul dalam APBN 2023 Kementerian Perindustrian,” kata Mulyanto, Selasa (13/06/2023).

Kemudian ia mengatakan, seharusnya sesuai dengan fungsi anggaran DPR RI, maka anggaran Kementerian, baik yang bersifat reguler, perubahan atau tambahan semestinya dibahas bersama antara pihak kementerian dengan Komisi terkait.

Selain itu, dia memaparkan, anggaran subsidi kendaraan listrik ini tidak ada pembahasan dengan Komisi VII DPR RI, sampai tiba-tiba ada anggaran tambahan untuk subsidi kendaraan listrik pada APBN tahun 2023. Oleh sebab itu, Mulyanto meminta pembahasan terkait anggaran subsidi kendaraan listrik ini dibahas secara transparan.

Simak Juga : Didampingi Gus Miftah, Gus Kautsar Kunjungi Prabowo ke Kemhan

Mulyanto pun menekankan, Komisi VII dengan tegas menolak subsidi kendaraan listrik untuk pembelian mobil pribadi untuk orang yang mampu. Dan subsidi dari anggaran negara yang terbatas harus benar-benar tepat sasaran, tidak boleh diarahkan untuk orang yang mampu, apalagi untuk membeli kendaraan mewah, karena hal ini dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

“Subsidi semestinya diarahkan untuk membantu masyarakat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, alat transportasi publik atau kebutuhan energi dasar,” tutupnya.