Netanyahu Perintahkan Pendudukan Total Gaza, Kepala Staf IDF Menolak

BIMATA.ID, Tel Aviv – Pemerintah Israel memutuskan untuk melakukan pendudukan penuh di Jalur Gaza usai gagalnya perundingan gencatan senjata dengan Hamas di Doha, Qatar, pada Selasa (5/8/2025). Perintah ini langsung disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada militer, memperluas eskalasi konflik di kawasan.

“Keputusan sudah dibuat, kami akan menduduki Jalur Gaza sepenuhnya,” ungkap seorang pejabat senior Israel kepada Yedioth Ahronoth.

Baca Juga: Prasetyo Hadi : Presiden Prabowo Ingin Peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka Lebih Terbuka Untuk Masyarakat

Meski demikian, langkah ini memunculkan friksi internal. Kepala Staf IDF, Eyal Zamir, secara terbuka menentang rencana tersebut dan mempertanyakan ketidakhadiran solusi politik. Ia bahkan membatalkan kunjungannya ke Amerika Serikat, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan militer yang dianggap tidak realistis.

Sumber dari lingkaran pemerintah menyebut, “Jika kepala staf IDF tidak setuju, dia harus mengundurkan diri.” Media Israel menyebut Zamir tengah mempertimbangkan mundur dari jabatannya.

Sementara itu, Netanyahu mengklaim dukungan dari Presiden AS Donald Trump untuk aksi militer lanjutan di Gaza. Namun, klaim ini memicu kekhawatiran bahwa konflik sengaja diperpanjang demi kepentingan politik Netanyahu sendiri.

Pemimpin oposisi Yair Lapid melontarkan kritik keras, menuduh Netanyahu mengabaikan keselamatan para sandera dan hanya memikirkan kelangsungan politiknya. Ribuan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv, menuntut gencatan senjata dan pembebasan sandera.

Di sisi lain, krisis kemanusiaan di Gaza diprediksi akan semakin memburuk. Pengungsian massal dan rusaknya fasilitas vital membuat warga sipil semakin menderita. Mantan Kepala Staf IDF, Moshe Yaalon, bahkan menyebut pengusiran warga Palestina sebagai tindakan kejahatan perang.

Langkah Israel ini juga kembali mendapat sorotan internasional. ICC sebelumnya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas tuduhan pelanggaran hukum perang, termasuk dugaan penggunaan kelaparan sebagai senjata. Meskipun Israel menolak legitimasi ICC, tekanan internasional terhadap Tel Aviv terus meningkat.

Simak Juga: Wakil Ketua Wantim MUI Apresiasi Langkah Prabowo Berikan Abolisi Ke Tom Lembong dan Amnesti ke 1.116 Narapidana