Pemerintah Kebut Bangun 30.000 Kopdes Merah Putih, Demi Cegah Penyelewengan Dana Desa

Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan program Koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, tengah dibangun setidaknya 30.000 koperasi yang tersebar di desa-desa Indonesia. Bukan tanpa alasan Koperasi Desa Merah Putih ini dibuat.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan Kopdes Merah Putih sebagai salah satu langkah strategis untuk memastikan dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program ini juga disebut menjadi solusi untuk mencegah penyelewengan anggaran yang selama ini terjadi di sejumlah wilayah.

Prabowo menargetkan ratusan koperasi sudah mulai beroperasi dalam satu hingga dua bulan mendatang.

“Koperasi Merah Putih yang akan kita bangun sudah mulai sebentar lagi. Mungkin dalam satu sampai dua bulan ini sudah akan beroperasi beberapa ratus koperasi, dan yang hampir berdiri itu sekitar 30.000 koperasi, lengkap dengan gudang-gudangnya,” ujar Presiden di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2).

Menurut Prabowo, setiap koperasi akan dilengkapi berbagai fasilitas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat desa. Fasilitas tersebut antara lain gudang penyimpanan, cold storage, gerai usaha, hingga layanan kesehatan dan farmasi desa murah.

Di dalam koperasi, masyarakat juga akan mendapatkan akses pembiayaan super mikro dengan bunga ringan. Skema ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan warga desa pada rentenir yang selama ini menjerat ekonomi masyarakat kecil.

“Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik, klinik desa, dan pembiayaan mikro untuk membantu menghilangkan peran rentenir. Bunganya sangat ringan, sangat mudah bagi rakyat,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, pembiayaan koperasi tidak memerlukan anggaran baru. Pemerintah akan mengarahkan dana desa yang telah digelontorkan selama satu dekade terakhir.

Ia mengakui, selama sepuluh tahun program dana desa berjalan, tidak semua anggaran sampai ke masyarakat. Banyak kepala desa yang tersandung kasus hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut.

“Sepuluh tahun kita beri dana desa. Tapi kita harus akui, banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat. Ini dibuktikan dengan banyak kepala desa yang berhadapan dengan hukum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya,” ujarnya.

Dengan sistem koperasi yang terpusat dan terstruktur, pemerintah menargetkan distribusi barang subsidi dan layanan ekonomi dapat diawasi lebih ketat. Skema ini diharapkan menutup celah kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.