Pemerintah Targetkan Bangun 30 Ribu Hektar Kawasan Industri Hijau

BIMATA.ID, Jakarta- Komitmen Indonesia mentransformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko terlihat jelas dari kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi.

Kemudian kebijakan terkait perbaikan pemetaan lahan, dan pembentukan lembaga khusus untuk pengelolaan lahan. Moeldoko menegaskan, kebijakan – kebijakan tersebut telah membuahkan hasil.

BACA JUGA: Petani Tembakau Garut Kecewa dengan RUU Kesehatan

“Dan ini diakui oleh Bank Dunia. Mereka menilai jalan Indonesia menuju ekonomi hijau sudah on the track,” kata Moeldoko, Senin (22/05/2023).

Moeldoko bahkan memberikan bukti nyata keberhasilan kebijakan pemerintah, dalam transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Seperti menurunnya deforestasi, angka kebakaran hutan hingga 88 persen, dan rehabilitasi hutan mangrove mencapai 600 ribu hektare pada 2024.

“Pemerintah juga menargetkan pembangunan tiga puluh ribu hektare kawasan industri hijau,” katanya.

BACA JUGA: Semangat Sepak Bola Prabowo: Kirim Persib-Garudayaksa ke Aspire Qatar

Kemudian terkait dengan target net zero emission pada 2060, saat ini pemerintah telah melakukan percepatan pengembangan transportasi bersih berbasis listrik atau energi terbarukan.

Moeldoko mengatakan, khususnya untuk kebijakan transportasi bersih pemerintah telah menerbitkan Perpres No 55/2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, dan Inpres No 7/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional.

“Dan baru-baru ini juga ada kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik roda dua dan roda empat. Ini semua bentuk komitmen pemerintah mewujudkan net zero emission,” jelasnya.

BACA JUGA: Menhan Prabowo Saksikan Penandatanganan MoU Kerja Sama Industri Pertahanan PTDI dan Malaysia

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan tiga tantangan Indonesia dalam melakukan transisi energi.

Pertama, masih rendahnya persentase penggunaan energi baru terbarukan pada pembangkit listrik di Indonesia, yakni 4 persen – 6 persen. Kedua, ketersediaan dana yang diperkirakan mencapai Rp 3.799 triliun. Ketiga, kebijakan Uni Eropa tentang pengenaan tarif untuk produk-produk yang dikategorikan non green.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak melihat itu sebagai hambatan. Kita perlu menganggapnya sebagai tantangan, yang jika dijawab dengan baik akan menjadi kesempatan bagi Indonesia,” pungkas Moeldoko.

BACA JUGA: Publik Anggap Prabowo Figur Ideal Penerus Jokowi