Prabowo Saat Resmikan Sekolah Asrama Gratis untuk Anak Miskin: Negara Tak Hanya Kejar Pertumbuhan, Harus Ada Pemerataan

Banjarbaru — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan pemerataan kesejahteraan. Ia mengkritik perspektif neoliberalisme yang meyakini kekayaan akan menetes dengan sendirinya kepada rakyat kecil seiring pertumbuhan.

“Ini teori, tapi kenyataannya menetesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan menetesnya 300 tahun, kita sudah mati semua,” kata Prabowo saat meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Menurut Prabowo, pendekatan tersebut tidak tepat diterapkan di Indonesia, sebuah negara yang merdeka melalui perjuangan panjang dan mewarisi kondisi ketimpangan sosial yang mendalam. Saat kemerdekaan diproklamasikan, kata dia, sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki apa-apa.

“Pertumbuhan harus disertai pemerataan. Saya ingatkan tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan. Kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Prabowo menegaskan, para pendiri bangsa telah merumuskan arah negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas memuat amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

“Melindungi dari mana? Dari ancaman kelaparan, dari kemiskinan, dari ancaman penderitaan, dari ancaman penyakit. Ini tujuan kita merdeka,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan seluruh elemen bangsa, terutama kalangan terpelajar dan pengambil kebijakan, bahwa tujuan bernegara bukanlah memperkaya segelintir orang, melainkan memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu instrumen nyata untuk mencapai tujuan tersebut, kata Prabowo, adalah melalui program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat didedikasikan oleh negara sebagai upaya memutus kemiskinan ekstrem melalui pendidikan. Melalui sekolah berasrama yang sepenuhnya ditanggung negara, anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem—khususnya kelompok desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)—dapat memperoleh kesempatan untuk mengubah nasib dan masa depan mereka.