Prabowo Targetkan Kemiskinan 6% pada 2027, Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak bagi Rakyat

Jakarta, 20 Mei 2026 -- Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6 hingga 6,5 persen dari total populasi pada 2027.

Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 yang berada pada rentang 6,5 hingga 7,5 persen.

Prabowo mengatakan target tersebut merupakan bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi dasar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurutnya, penurunan tingkat kemiskinan harus sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Dalam KEM-PPKF, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

"Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata.

Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen," ujar Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027, Rabu (20/5).

Ia menambahkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367 pada tahun depan, membaik dibandingkan target tahun ini di rentang 0,377 hingga 0,380.

"Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," lanjut dia.

Ia melanjutkan, pemerintah harus memastikan program-program pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menekan tingkat kemiskinan. Sebab menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa sepanjang 2017 hingga 2024, Indonesia secara kumulatif mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 34,9 persen, atau rata-rata sekitar 5 persen per tahun.

Namun, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin justru meningkat dari 46,1 juta orang menjadi 49,5 juta orang selama periode tersebut. Pada saat yang sama, jumlah penduduk kelas menengah juga menyusut dari 22,1 juta menjadi 17,4 juta orang.

"Selama tujuh tahun kali 5 persen, harusnya kita tambah kaya 35 persen. Tapi apa yang terjadi? Sekali lagi, saya mengajak kita jujur kepada diri kita sendiri dan kepada rakyat kita, ini mungkin menyakitkan bagi kita," ujar dia.

"Saya merasa setelah saya terima data-data ini, beberapa minggu setelah saya jadi presiden, saya merasa seolah saya dipukul di ulu hati saya," imbuh dia.

Berdasarkan kondisi tersebut, Prabowo menilai tata kelola perekonomian sebelumnya mungkin belum sepenuhnya mengarah pada pemerataan kesejahteraan.

Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah akan terus menjalankan program-program yang bertujuan meningkatkan kemakmuran masyarakat secara lebih merata.

"Kalau kita teruskan sistem seperti ini untuk sekian tahun lagi, saya yakin bahwa tidak mungkin kita jadi bangsa yang makmur. Tanpa kemakmuran, kita tidak mungkin bisa menjaga kedaulatan kita," pungkas dia.