Prabowo: Tidak Ada Lagi Kasus Hukum yang ‘Untouchable’ di Republik Ini

BIMATA.ID, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja penegak hukum yang telah menangani kasus korupsi besar hingga tuntas. Menurutnya, di Indonesia tidak ada lagi kasus korupsi yang tidak tersentuh atau untouchable. Hal itu diungkapkan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di hari setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

“Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari seribu triliun kerugian negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan keberhasilan pemerintah mengambil alih lahan kelapa sawit seluas 4 hektare yang melanggar hukum.

BACA JUGA: Setahun Pemerintahan Prabowo: 43 Juta Warga Telah Nikmati Cek Kesehatan Gratis

“Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Lebih dari 4 juta hektare kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum. Ini kita kuasai kembali oleh negara,” ungkapnya.

Prabowo mengatakan pemerintah juga berhasil menghentikan aktivitas tambang ilegal yang menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp 100 triliun. Prabowo mencontohkan kasus di Bangka Belitung, di mana operasi penegakan hukum berhasil menutup jalur penyelundupan tambang timah ilegal.

“Juga lebih dari Rp 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan. Terutama kemarin dari Bangka Belitung, kita tutup, sampan pun tidak bisa keluar membawa hasil selundupan. Saya dilaporkan yang terakhir itu satu sampan isinya timah berhasil ditangkap oleh angkatan laut kita,” katanya.

Ia menambahkan dengan operasi tersebut dapat menyelamatkan kerugian negara Rp 45 triliun dalam satu tahun pemerintahannya.

BACA JUGA: Setahun Pemerintahan Prabowo: Cetak Sawah Baru 225 Ribu Hektare, Target 480 Ribu Hektare Tahun Depan

“Ini kita hentikan. Dan ini kita menyelamatkan kurang lebih Rp 45 triliun satu tahun,” tegasnya.

“Pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum. Pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia. Yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin. Karena kekayaan kita banyak dicuri,” lanjutnya.