Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di 93 Lokasi Capai 70 Persen, Ditarget Rampung 20 Juni 2026

"Sekolah Rakyat itu progres rata-rata untuk 93 lokasi sudah hampir 70 persen. Jadi per hari itu kita kejar rata-rata 1 sampai 2 persen, bahkan ada yang kita kejar sampai 3 persen, tergantung lokasi," ujar Dody di kantornya, Jumat (5/6).

Menurut Dody, sejumlah lokasi yang sebelumnya sempat tertinggal kini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa di antaranya berada di Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara.

Dody menambahkan, pemerintah terus melakukan pendampingan terhadap penyedia jasa konstruksi agar hambatan di lapangan tidak mengganggu jadwal penyelesaian proyek.

Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan BUMN Karya dan Danantara untuk membantu mengatasi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan.

"Kalau mereka punya kesulitan finansial atau apa pun misalnya, itu bisa dibantu sehingga progresnya tidak terlambat," katanya.

Ia mengakui laju pembangunan sempat melambat saat libur Iduladha karena banyak pekerja yang pulang ke kampung halaman. Namun, kondisi tersebut kini telah kembali normal dan aktivitas konstruksi kembali berjalan penuh.

"Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin itu masih suasana Iduladha, tetapi mereka sudah mulai bekerja. Jadi semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimistis, sedang berlari kencang untuk mengejar target selesai 20 Juni," jelasnya.

Meski demikian, Dody mengakui tidak seluruh lokasi memiliki tingkat kemajuan yang sama. Ia memperkirakan sekitar 80 persen lebih lokasi berpotensi selesai tepat waktu.

Kendati demikian, pemerintah tetap berupaya agar seluruh 93 titik dapat rampung sesuai target.

"Tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni (2026),” imbuhnya.

Dody juga memastikan tidak ada proyek Sekolah Rakyat yang masih berada pada progres nol persen.

Sejumlah daerah bahkan telah masuk kategori zona hijau dengan progres fisik pembangunan mencapai sekitar 85 persen.

Lokasi-lokasi tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

Menurut Dody, tingginya progres pembangunan di wilayah tersebut bukan karena perlakuan khusus, melainkan karena proses kontrak pekerjaan dimulai lebih awal dibandingkan lokasi lainnya.

Sebaliknya, perhatian pemerintah saat ini lebih difokuskan pada proyek yang masuk kategori merah dan kuning.

Berbagai solusi disiapkan untuk mengatasi kendala di lapangan, mulai dari tambahan tenaga kerja hingga dukungan pembiayaan sementara.

"Kalau kurang orang, kita tawarkan dari Zeni. Sudah masuk support dari Panglima TNI juga cukup besar. Kemudian kalau misalnya kurang pendanaan, kita minta tolong Danantara untuk bridging," pungkas Dody.