Ribuan Massa Tani Merdeka Indonesia Tuntut Keadilan Bagi Petani dari Cengkeraman Oligarki dan Mafia

BIMATA.ID, Jakarta — Ribuan petani dari berbagai daerah di Indonesia hari ini turun ke jalan dalam aksi Unjuk Rasa Damai Tani Merdeka Indonesia.

Massa aksi berjumlah sekitar 3.000 orang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, serta perwakilan Dewan Pengurus Wilayah dan Daerah Tani Merdeka se-Indonesia. Aksi dimulai dari Kawasan Parkir IRTI Monas/ Balai Kota DKI Jakarta dan long march menuju Istana Presiden RI.

Gerakan ini menjadi bagian dari rangkaian Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tani Merdeka
Indonesia yang digelar di Jakarta pada 27–28 Agustus 2025. Dengan membawa poster, spanduk, dan
yel-yel perjuangan, para petani menyuarakan harapan agar tanah, air, dan pangan benar-benar diletakkan di pusat pembangunan nasional.

BACA JUGA: Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

Petani Adalah Jantung Pembangunan

Dalam pernyataan sikapnya, Tani Merdeka Indonesia menegaskan bahwa petani bukan beban negara, melainkan jantung pembangunan.

“Dari tangan kami tumbuh benih yang menghidupi lebih dari 280 juta rakyat. Tidak ada pembangunan desa tanpa petani yang sejahtera,” ujar Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Organisasi ini juga menyatakan diri sebagai pengamal ajaran “Prabowoisme”, yakni kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan pangan; penolakan dominasi oligarki, pembangunan Indonesia dari desa, serta pengamalan Pasal 33 UUD 1945.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Minta Pejabat Belajar dari Kasus Noel Tersangka Korupsi: Bersihkan Diri Sebelum Dibersihkan!

Dukung Pemerintah, Berantas Mafia Tanah

Aksi ini juga menjadi dukungan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Tani Merdeka Indonesia menyebut, agenda swasembada pangan, pupuk bersubsidi tepat sasaran, pembangunan bendungan dan irigasi, hingga program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada petani.

Namun dukungan itu dibarengi desakan keras agar pemerintah menuntaskan konflik agraria dan praktik mafia tanah yang selama ini menyengsarakan rakyat desa. Berdasarkan hasil investigasi 2024–2025, Tani Merdeka menemukan 20 kasus besar mafia tanah, mulai dari pemalsuan sertifikat, tumpang tindih izin, hingga kriminalisasi petani di berbagai provinsi.

“Keadilan bagi petani bukan sekadar menjebloskan mafia tanah ke penjara, tapi ketika sawah kembali
ke tangan kami secara sah dan terlindungi,” tegas Don Muzakir, Ketua Umum Tani Merdeka
Indonesia.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Ingatkan Para Pejabat Negara: Jangan Khianati Rakyat

Apresiasi Capaian Pemerintahan

Selain menyoroti mafia tanah, Tani Merdeka Indonesia juga menyoroti capaian pemerintah. Tanpa mengabaikan berbagai tantangan pembangunan yang ada saat ini, Tani Merdeka Indonesia secara berimbang mengapresiasi capaian sementara satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran Kabinet Merah Putih, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi di triwulan II 2025, inflasi yang cukup terkendali pada Juli 2025, stok beras Bulog yang mencapai rekor 4,2 juta ton, kemiskinan dan pengangguran terbuka yang turun meski tidak signifiakn.

Bagi Tani Merdeka Indonesia, capaian ini memberi fondasi kuat dan harapan untuk melanjutkan agenda revolusi pangan, membangun desa, menguatkan koperasi rakyat di desa, dan memastikan hasil panen dihargai adil.

BACA JUGA: Pesan Tegas Prabowo di APKASI Expo: Korupsi Tidak Ada Tempat di Pemerintahan

Tuntutan dan Sumpah Petani
Dalam aksi damai ini, Tani Merdeka Indonesia menyuarakan tuntutan:
1) Hentikan alih fungsi lahan sewenang-wenang,
2) Tuntaskan konflik agraria secara transparan,
3) Tangkap mafia tanah, pangan, dan tambang,
4) Redistribusi lahan hasil sitaan mafia kepada petani.

Aksi ditutup dengan pembacaan Sumpah Tani Merdeka yakni janji para petani untuk menjaga tanah, air, dan pangan hingga titik darah penghabisan. Melalui aksi ini, Tani Merdeka Indonesia menegaskan bahwa mereka berdiri di garda terdepan dalam mengawal pemerintahan, mendukung Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memastikan suara petani tidak tenggelam oleh oligarki.