Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Kebijakan Lingkungan Hidup Tahun 2026

BIMATA.ID JAKARTA — Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2025, khususnya terkait penanganan bencana dan kerusakan lingkungan. Ia menilai persoalan bencana hidrometeorologi masih menjadi tantangan besar nasional dan perlu mendapat penguatan kebijakan pada 2026.

Menurut Rokhmat, dampak bencana dirasakan cukup berat di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera dan Jawa Barat, tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi signifikan akibat kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

“Apalagi tadi disampaikan bahwa persoalan-persoalan bangsa Indonesia ini salah satunya adalah masalah bencana. Ya, hidrometeorologi dan bencana ini sangat cukup berat dirasakan bangsa Indonesia karena memakan korban jiwa,” ujar Rokhmat di sela Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

BACA JUGA: Arahan Prabowo untuk Dewan Energi: Hindari Impor BBM hingga Swasembada Energi

Ia menilai alih fungsi lahan dan kawasan hutan yang seharusnya menjadi daerah resapan air merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana. Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai dinilai berkontribusi langsung terhadap banjir dan longsor yang terus berulang di berbagai daerah.

Rokhmat juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut izin 28 perusahaan di wilayah Sumatera. Selain itu, ia mendorong pengembalian fungsi hutan yang dikelola PTPN dan Perhutani, terutama di Pulau Jawa yang memiliki keterbatasan lahan dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

“Kami ingin mengembalikan fungsi hutan yang semestinya, agar hutan itu tidak diganggu, diberikan tanaman-tanaman endemik, pohon-pohon natif, pohon-pohon yang pengakarannya sangat kuat,” tegasnya.

Selain isu kehutanan, Rokhmat juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menyebutkan bahwa saat ini baru sekitar 25 persen sampah yang tertangani, sementara produksi sampah nasional mencapai sekitar 105 ribu ton per hari, sehingga dibutuhkan terobosan teknologi serta peningkatan kesadaran masyarakat.

BACA JUGA: Dapat Becak Listrik, Penarik Becak Sidoarjo Ramai-ramai Panjatkan Doa untuk Prabowo

“Yang kedua adalah masalah sampah. Betul, tadi Pak Menteri juga menyampaikan bahwa sampah yang terserap baru 25%, dan setiap hari Indonesia ada kurang lebih sekitar 105 ribu ton sampah per hari,” pungkasnya.