Tina Wiryawati Tekankan Pentingnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan
BIMATA.ID, Jabar- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Senin (06/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis. Acara tersebut menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memperkuat pemahaman mengenai peran serta fungsi DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Dalam paparannya, Hj. Tina Wiryawati menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ini bentuk kehadiran DPRD di tengah masyarakat. Kami ingin warga memahami bagaimana pengawasan dilakukan agar kebijakan daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan di ruang rapat atau dalam forum resmi, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi nyata di lapangan.
Menurut Hj. Tina, kegiatan pengawasan seperti ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa fungsi pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial.
“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Hj. Tina.
BACA JUGA: Prabowo: Tidak Ada Tempat bagi Pemimpin TNI yang Tak Kompeten!
“Kegiatan semacam ini penting untuk membangun kesadaran publik bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ini didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat, sebagai wujud akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Berita Terkait
Diperbarui: sekitar 17 jam yang lalu
Komentar (0)
Masuk untuk berkomentar.