Anak Buah Prabowo Suarakan Kesejahteraan Guru Madrasah Swasta di DPR

BIMATA.ID, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Lale Syifaun Nufus, mendesak Kementrian Agama agar lebih berpihak kepada guru madrasah swasta yang selama ini masih tertinggal dalam hal kesejahteraan dan pengakuan status kerja.

Legislator muda Partai Gerindra tersebut menilai perlakuan terhadap guru madrasah swasta belum sebanding dengan panjangnya masa pengabdian mereka.

Menurut Lale, guru madrasah swasta yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan inpassing seharusnya bisa langsung diangkat menjadi PPPK tanpa tes, terutama bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas, dengan prioritas utama guru berusia di atas 50 tahun.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Resmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Solo, Simbol Keakraban RI–UEA

Selama ini, kebijakan pengangkatan PPPK lebih banyak menyasar guru honorer di madrasah negeri.

“Guru madrasah swasta punya masa pengabdian panjang. Mereka layak diangkat PPPK tanpa tes dan tetap ditempatkan di satuan kerja asal,” ujar Lale Syifa, Kamis (20/11/2025).

kader dari Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto ini juga menyoroti banyaknya guru madrasah swasta yang telah memenuhi syarat sertifikasi namun belum dipanggil atau dinyatakan lulus. Ia meminta Kementerian Agama mempercepat proses tersebut.

“Pemanggilan dan kelulusan sertifikasi harus dipercepat. Semakin cepat sertifikasi turun, semakin besar motivasi kerja guru,” tegasnya.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Disambut Meriah Penampilan Marching Band Murid di SMPN 4 Kota Bekasi

Selain persoalan status kepegawaian, Lale mengungkapkan kondisi kesejahteraan guru madrasah swasta masih sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang belum tersertifikasi hanya menerima gaji sekitar Rp 250 ribu per bulan — angka yang jauh dari layak. Ia mendesak Kemenag menambah kuota penerima insentif guru honorer non-sertifikasi serta meningkatkan alokasi dana BOS untuk honor sesuai juknis 2025 yang memperbolehkan 60 persen dana digunakan untuk gaji.

Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan motivasi guru, tetapi juga memperkuat operasional madrasah yang selama ini banyak bergantung pada swadaya.

Dalam rapat tersebut, Lale juga menyinggung persoalan teknis yang menghambat kinerja administrasi madrasah. Penerapan prinsip linieritas yang terlalu ketat pada PAUD/RA dinilai sering menghambat pencairan sertifikasi, padahal karakteristik pembelajaran di jenjang tersebut bersifat tematik dan holistik.

Selain itu, operator madrasah sering berhadapan dengan gangguan sistem digital seperti EMIS, SIMPATIKA, BOS Online, dan layanan sinkronisasi data lainnya.

“Akses sering error, gagal login, dan server down. Ini menghambat pelaporan dan realisasi program,” ujar Lale Syifa.

BACA JUGA: Presiden Prabowo Disambut Meriah Penampilan Marching Band Murid di SMPN 4 Kota Bekasi

Karena itu, Srikandi Gerindra tersebut mendorong Kemenag untuk meningkatkan kapasitas server pusat, memperkuat keamanan data, serta membangun infrastruktur cloud yang lebih stabil agar digitalisasi pendidikan madrasah benar-benar berjalan efektif.

Lale menegaskan bahwa perbaikan teknologi pendukung dan kebijakan yang pro-guru merupakan langkah penting dalam modernisasi madrasah swasta.

“Jika kesejahteraan guru meningkat dan fasilitas diperbaiki, madrasah swasta akan semakin maju dan berdaya saing,” pungkasnya.