APBN Difokuskan untuk Pertumbuhan, Reformasi, dan Stabilitas Fiskal

BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia memimpin rapat terbatas yang melibatkan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi, Selasa (22/7/2025) di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini, pembahasan difokuskan pada perkembangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang dibahas bersama DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan yang mendalam terkait kebijakan fiskal ke depan, termasuk strategi reformasi penerimaan negara, prioritas belanja, dan pengendalian defisit secara hati-hati.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai. Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Menkeu Sri Mulyani usai rapat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ucapkan Terima Kasih kepada Orang Tua Perwira Remaja TNI-Polri: Profesi Mulia, Tapi Tidak Ringan

Dalam keterangannya, Menkeu menekankan bahwa Presiden ingin agar defisit APBN tetap terjaga pada batas yang sehat. Ia menambahkan bahwa peran APBN tetap penting sebagai alat untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

“Beliau mengatakan apabila bisa dibuat sehingga market confidence bagus, ekonomi kita tetap jalan, support terhadap ekonomi melalui APBN, counter cyclical bisa jalan,” sambungnya.

Rapat juga menyentuh soal deregulasi. Presiden meminta agar berbagai aturan yang menghambat kegiatan usaha dan investasi segera disederhanakan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,”{ jelas Sri Mulyani.

Menkeu menyampaikan bahwa hasil pembahasan APBN secara rinci masih menunggu finalisasi. Namun, pokok-pokok kebijakan yang telah dirumuskan akan disampaikan secara resmi pada pidato kenegaraan Presiden di hadapan DPR.

“Jadi nanti stay tune untuk Agustus 15 ya berdasarkan arahan-arahan yang tadi telah Bapak Presiden sampaikan kepada kami,” tutupnya.

Simak Juga: Fraksi Gerindra Dukung Koperasi Merah Putih Untuk Perkuat Ekonomi Desa