Legislator Gerindra, Dwita Ria Gunadi Soroti Urgensi Tata Kelola Sampah di Pesisir dan Pulau Kecil

Bimata.id, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dwita Ria Gunadi, kembali menyoroti persoalan klasik namun mendesak, pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Menurut politisi Fraksi Gerindra ini, tumpukan sampah yang kerap ditemukan di sepanjang garis pantai hingga ke pulau terpencil tak akan pernah benar-benar selesai tanpa adanya tata kelola yang terpadu dan kolaborasi lintas sektor.

“Setiap kunjungan ke daerah pesisir, kami masih melihat sampah yang tidak tertata, belum dipilah antara organik dan anorganik. Ini menandakan perlunya penanganan khusus dan sistem yang terpadu,” ujarnya usai melakukan kunjungan ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) di Maros, Senin, 21/7.

Kader dari Partai Gerindra yang diketuai oleh Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyediaan tempat pembuangan saja tidak cukup. Solusi nyata, katanya, harus mencakup seluruh rantai pengelolaan mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga pemanfaatan sampah bernilai ekonomi. Ia mendorong pendirian bank sampah sebagai bagian dari solusi konkret.

“Bank sampah bisa menjadi insentif ekonomi bagi masyarakat. Tapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Dana dari mana? Ini yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.

Baca Juga: MBG Dibahas Dunia! Presiden Prabowo: Juli Ini Sudah 6 Juta Penerima Manfaat

Tak hanya berbicara soal sistem, Dwita juga menekankan pentingnya menggerakkan generasi muda dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir. Ia menilai keterlibatan anak-anak muda lokal harus menjadi bagian dari strategi besar, termasuk dalam program prioritas nasional seperti Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus libatkan pemuda lokal dalam membangun kesadaran dan sistem yang berkelanjutan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembinaan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dari pusat hingga daerah. Dalam konteks ini, program Bulan Cinta Laut (BCL) yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilainya bisa menjadi model yang diperluas dan diterapkan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

“Kawasan pesisir yang bersih bukan hanya nyaman, tapi juga membuka peluang pariwisata dan ekonomi. Inilah bagian dari visi ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Simak Juga: “Masuk PSI atau Gerindra?”: Sentilan Prabowo kepada Budi Arie di Kongres