Mardani Ali Sera Mendorong Perlindungan dan Aturan yang Bijaksana Bagi PKL di Tanah Abang

BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mendesak Pemerintah untuk memprioritaskan keseimbangan antara penertiban aturan dan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang menjalankan usaha mereka di sepanjang trotoar. Hal ini merespons adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh sekelompok preman.

“Dalam konteks ini, kami di DPR mendorong Pemerintah untuk mengambil pendekatan yang bijaksana dalam menangani isu ini. Penting untuk menciptakan harmoni antara penerapan aturan dan perlindungan pedagang,” ungkap Mardani melalui keterangannya, di Jakarta, Senin (6/11).

Baca Juga : Pengamat: Berbagai Upaya Untuk Jegal Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, sejumlah preman diketahui telah memaksa PKL di trotoar untuk membayar hingga Rp5 juta. Kejadian ini terjadi di sepanjang Jalan KH Mas Mansyur, tepatnya di seberang Citywalk Sudirman, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Perlindungan terhadap pedagang adalah prioritas. Kepolisian harus dapat memberikan rasa aman dan perlindungan kepada setiap pedagang yang merasa dirugikan akibat ulah preman-preman tersebut,” ujar Mardani, yang merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mardani juga mengecam pengalihan fungsi trotoar yang digunakan untuk berjualan. Meskipun demikian, ia percaya bahwa Pemerintah daerah perlu memberikan fasilitas yang memadai kepada para pedagang untuk berjualan.

Cek Juga : Prabowo Terima Deklarasi Dukungan Jaringan Induk KUD

“Pedagang ini terjebak dalam situasi sulit karena mereka berjualan di area yang melanggar aturan, sehingga membuat mereka rentan dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan dari praktik pungutan liar,” tambah Mardani.

Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I, Mardani mendesak Pemerintah untuk menyediakan alternatif yang memadai bagi para pedagang. Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan menyediakan lokasi berjualan yang strategis.

“Trotoar di Tanah Abang sering digunakan untuk berdagang karena daerah ini menjadi pusat perdagangan yang terkenal di kalangan pembeli dan pedagang. Oleh karena itu, kita perlu mencari alternatif lokasi yang mendukung upaya ini,” paparnya.

Sementara itu, Mardani menyarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bekerja untuk Pemerintah Daerah menjalankan tugasnya dengan pendekatan yang humanis dan tidak merugikan pedagang. Menurut Mardani, kebijakan yang berbasis kemanusiaan akan menunjukkan integritas dan kewibawaan dari pemimpin daerah.

“Kontrol yang adil dan tidak represif juga sangat penting untuk mencegah terjadinya ketegangan di lapangan. Oleh karena itu, pemindahan pedagang dari trotoar harus berjalan dengan damai,” tegas Mardani.

Simak Juga : Solusi Prabowo soal Kemiskinan di Kalangan Nelayan: Kita Bagi Kapal dan Mesin

Mardani menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh mengabaikan nasib pedagang kecil. Terutama karena PKL ini memiliki peran penting dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Bantu para PKL ini dengan aturan yang adil dan bijaksana, karena seringkali setan ada di detail-detailnya. Mengenai masalah pungutan liar, perlu ada aturan, lembaga, dan petugas yang siap membantu masyarakat melawan praktik pungli yang merusak daya saing masyarakat,” tutupnya.