Pesan Prabowo: Tanah BUMN Adalah Tanah Rakyat, Tak Boleh Dijual

Jakarta, 16 Maret 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tengah melakukan percepatan pembangunan perumahan di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pesan Presiden Prabowo, lahan BUMN merupakan lahan milik negara. Maka dari itu, aset strategis negara tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, terutama untuk program perumahan.

“Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan,” ujar Hashim dalam Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3).

Menurutnya, arahan tersebut muncul karena adanya kecenderungan sejumlah pihak yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersial tanah milik negara.

Jika tanah BUMN dijual mengikuti harga pasar, kata dia, maka tujuan negara untuk menghadirkan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin sulit tercapai.

Karena itu, Hashim menekankan bahwa tanah-tanah milik BUMN seharusnya diprioritaskan untuk mendukung program perumahan rakyat.

Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Tidak hanya itu, program perumahan ini dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk menghadirkan keadilan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dengan program perumahan ini, kita bisa mendorong bahkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi 8 persen atau lebih,” katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang sangat besar terhadap perekonomian.

Banyak sektor industri akan ikut bergerak seiring dengan meningkatnya pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Anak-anak yang belajar makroekonomi pun tahu bahwa begitu banyak sektor akan bergerak. Semen, mebel, kabel listrik, besi, kayu, semuanya saling terkait,” ujar Hashim.

Meski demikian, ia juga mengingatkan agar pembangunan perumahan rakyat tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga kualitas.

Hashim meminta seluruh pihak terkait untuk memastikan mutu bangunan benar-benar terjaga agar masyarakat tidak kecewa.