Prabowo Minta Kepala Daerah Turut Perhatikan Situs-situs Bersejarah Nasional

Bogor – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk turut memberikan perhatian serius terhadap pelestarian situs-situs sejarah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Dalam taklimatnya, Prabowo terlebih dahulu mengingatkan pentingnya memahami sejarah sebagai fondasi kepemimpinan dan kebangsaan.

“Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu,” ujar Prabowo, Senin (2/2).

Prabowo kemudian menyinggung pengalamannya melihat langsung jejak diskriminasi dan kurangnya penghormatan terhadap sejarah, bahkan bertahun-tahun setelah Indonesia merdeka.

“Saya masih melihat prasasti. Saya lihat satu prasasti tahun 1978, saya ulangi, tahun 1978, 28 tahun setelah kedaulatan kemerdekaan, masih ada prasasti di kolam renang Manggarai waktu itu. Sayang, mungkin sudah dibongkar,” ungkapnya.

Menurut Prabowo, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap sejarah belum sepenuhnya menjadi kesadaran bersama, termasuk dalam menjaga peninggalan bersejarah. “Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan,” tegasnya.

Presiden juga menyampaikan contoh konkret sejumlah situs bersejarah nasional yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik,” sesalnya.

Kepala negara menegaskan, keberadaan bangsa Indonesia saat ini merupakan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan besar para pendahulu. Karena itu, pelestarian situs sejarah tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pembangunan jangka pendek.

Instruksi tersebut menjadi penekanan agar kepala daerah memastikan kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing harus tetap sejalan dengan upaya menjaga warisan sejarah dan identitas bangsa.