Wisnu Wijaya Mendorong Anggaran Khusus untuk Pendidikan Inklusi

BIMATA.ID, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya, telah menggarisbawahi implementasi pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum di Indonesia.

Menurutnya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia telah berjalan positif. Hingga saat ini, sudah ada minimal 40.928 sekolah di Indonesia yang menjalankan program pendidikan inklusi.

Wisnu Wijaya mengungkapkan pandangan ini saat berbicara di Forum Tingkat Tinggi ASEAN yang berjudul “The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership Beyond 2025,” yang diadakan di Hotel Four Points, Makassar, pada beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Relawan Garuda Deklarasi Dukung Prabowo, Sekjen Gerindra: Anak Muda Jangan Berhenti Berjuang

Dengan merujuk pada data dasar pendidikan (Dapodik) per Desember 2022, Wisnu menjelaskan bahwa ada sekitar 40.928 sekolah yang menjalankan pendidikan inklusi, mencakup jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), serta sekolah menengah kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta. Dari sekolah-sekolah ini, sekitar 135.946 peserta didik dengan kebutuhan khusus telah mengikuti pembelajaran di lingkungan inklusif ini.

“Dalam kurun waktu sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan inklusi mengalami peningkatan signifikan, dari 15 ribu orang menjadi 135 ribu orang. Hal ini tidak lepas dari peran sekolah dalam menyediakan guru pembimbing khusus yang mendidik, melatih, dan mengevaluasi peserta didik dalam menjalankan pendidikan inklusi. Meskipun begitu, hanya kurang dari 13 persen sekolah yang memiliki pendidik terlatih dalam pendidikan inklusi,” jelas Wisnu kepada media, Senin (16/10).

Wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal ini menekankan betapa pentingnya peran guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dia mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus guna memenuhi kebutuhan tenaga terlatih di sekolah inklusi.

Simak Juga : Relawan Matahari 08 Bedah Makna Nama Prabowo: Orang Ejek dan Fitnah Cukup Senyumin Aja

“Kami di DPR siap untuk menjadi jembatan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial guna membahas kebijakan anggaran yang tepat untuk meningkatkan jumlah tenaga profesional di sekolah inklusi. Tujuan dari pendidikan inklusi adalah untuk memastikan akses yang setara bagi semua anak sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kita harus benar-benar mencapai tujuan tersebut,” kata anggota Fraksi PKS tersebut.

Wisnu juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur sekolah dan kesejahteraan guru, yang harus sejajar dengan besarnya tanggung jawab yang mereka emban. Dia menegaskan bahwa pendidikan inklusi harus benar-benar mewujudkan akses yang setara dan berkelanjutan bagi semua anak sesuai dengan kebutuhan mereka.