Indonesia Kritik Neoliberalisme, Dorong Ekonomi Berbasis Kepentingan Rakyat

BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penting dalam sesi pleno St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 yang diselenggarakan di ExpoForum Convention and Exhibition Centre, St. Petersburg, Jumat (20/6/2025). Dalam forum bergengsi ini, Prabowo menggarisbawahi komitmennya untuk membangun ekonomi nasional yang berpijak pada keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil.

Di hadapan para pemimpin dunia dan tokoh ekonomi global, Presiden Prabowo menguraikan empat fondasi utama kebijakan pemerintahannya. “Swasembada pangan, swasembada energi, peningkatan mutu pendidikan, dan percepatan industrialisasi nasional,” ujar Presiden Prabowo. Ia menyebut keempat prioritas ini sebagai landasan kuat untuk membangun kemandirian bangsa.

Baca Juga: Menlu RI Sugiono : Presiden Prabowo Tegas Bela Kepentingan Rakyat dalam Negosiasi Tarif Perdagangan dengan Trump

Lebih lanjut, Presiden menyoroti dominasi sistem ekonomi neoliberal yang menurutnya tidak sesuai dengan kebutuhan Indonesia. “Selama 30 tahun terakhir, kita menyaksikan dominasi filosofi ekonomi neoliberal dan kapitalisme pasar bebas klasik. Elite Indonesia mengikuti filosofi ini, dan hasilnya kita belum berhasil menciptakan kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat,” tegasnya, merujuk pada ketimpangan yang masih nyata di tengah pertumbuhan ekonomi.

Walau pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tujuh tahun terakhir rata-rata mencapai 5 persen per tahun, Prabowo menilai pertumbuhan tersebut belum cukup inklusif. Ia menilai perlunya sistem ekonomi yang lebih cocok dengan identitas bangsa Indonesia. “Jalan yang kami pilih adalah jalan tengah. Kami akan menggunakan kreativitas dari kapitalisme, inovasi, dan inisiatif,” jelasnya.

Presiden juga menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mengoreksi ketimpangan sosial dan melindungi warga miskin. Ia memperingatkan tentang risiko yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, jika tidak segera melakukan pembenahan. “Bahaya yang mengintai adalah state capture—kolusi antara kekuatan modal besar dengan pejabat pemerintah dan elite politik,” ungkap Prabowo.

Dalam konteks itulah, Presiden menegaskan bahwa filosofi ekonomi Indonesia ke depan harus berorientasi pada pemerataan manfaat dan nilai kemanusiaan. “Pemerintah kami harus bekerja untuk membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin rakyat. Dan dalam hal ini, kami harus memiliki pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi. Ini saya yakini sebagai kunci dari pembangunan yang cepat,” ujar Prabowo mengakhiri pidatonya dengan penekanan moral yang kuat.

Simak Juga: Presiden Prabowo Kritik Ekonomi Neolib: Bilang Kekayaan Akan Netes ke Bawah, Nyatanya 200 Tahun Gak Netes-Netes