Setahun Pemerintahan Prabowo: Rp 306 T Anggaran Rawan Korupsi Dialihkan ke Program Pro-Rakyat

BIMATA.ID, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi. Ia menyebut bahwa dalam satu tahun pertama pemerintahan, sebanyak Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi telah dialihkan ke program-program pro-rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/10), bertepatan dengan genap satu tahun masa kepemimpinannya.

“Kita berhasil mengalihkan Rp 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro-rakyat. Rp 300 triliun, ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat,” ujar Prabowo di hadapan para menteri, kepala lembaga, dan aparat penegak hukum.

BACA JUGA: Tengok SPPG Sentul, Pangan Dipasok UMKM dan Koperasi Desa

Presiden menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.

“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable,” tegasnya.

Dalam arahannya, Prabowo memuji keberanian aparat penegak hukum yang bekerja tegas dan tanpa pandang bulu, hingga berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyelewengan anggaran.

“Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran. Ia menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.

“Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 %. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun,” tegasnya lagi.

BACA JUGA: Prabowo: Tidak Ada Lagi Kasus Hukum yang ‘Untouchable’ di Republik Ini

Prabowo menjelaskan, penghematan dan pengalihan anggaran dari pos-pos yang rawan penyimpangan kini menjadi sumber pendanaan bagi berbagai program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, serta peningkatan infrastruktur dasar desa dan pertanian.

Prabowo menambahkan, uang hasil penyelamatan korupsi yang sudah ada akan diarahkan ke sektor pendidikan. Dalam konteks ini, ia mencontohkan dana Rp13 triliun yang dikembalikan Kejaksaan kepada negara dalam acara resmi yang juga dihadiri Prabowo pada hari yang sama, dapat digunakan untuk memperkuat LPDP guna menjadi investasi jangka panjang melalui pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

“Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan Menteri Keuangan, mungkin Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan.”

Presiden menambahkan, filosofi dasar kebijakan fiskalnya sederhana, yaitu uang rakyat harus kembali ke rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang diselamatkan dari praktik korupsi akan diarahkan menjadi investasi jangka panjang untuk pendidikan, riset, dan teknologi.

Prabowo menutup arahannya dengan seruan moral kepada seluruh pejabat negara untuk bekerja dengan niat yang bersih dan rasa tanggung jawab penuh terhadap amanat rakyat.

BACA JUGA: Rp 13 T Berhasil Diselamatkan dari Koruptor, Prabowo: Sebagian Kita Taruh di Beasiswa LPDP untuk Masa Depan

“Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar,” ujarnya.

Presiden menegaskan, upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti. Dengan keberanian, integritas, dan sistem yang transparan, ia meyakini bahwa pemerintah bisa memastikan setiap rupiah uang negara kembali menjadi kesejahteraan rakyat.