Indonesia Tutup 1.000 Tambang Ilegal, Prabowo: Tak Ada Kompromi, Paling Berani Sepanjang Sejarah

Davos – Di hadapan para pemimpin dunia, pelaku usaha, dan tokoh-tokoh dunia yang hadir dalam The World Economic Forum (WEF) 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam melawan berbagai praktik ilegal. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah yaitu menindak 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah.

Presiden menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penegakkan hukum di sektor kehutanan dan sumber daya alam yang paling berani dan paling tegas sepanjang sejarah Indonesia.

“Hingga saat ini, kami telah menutup 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran saya menunjukkan masih ada setidaknya 1.000 tambang ilegal lainnya,” ujar Prabowo saat berpidato di WEF, Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Prabowo memaparkan di usia pemerintahannya yang baru satu tahun, jajarannya berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Ia juga menyebut telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai 1,01 juta hektare lahan karena terbukti melanggar hukum dengan membuka perkebunan di kawasan hutan lindung.

“Jika digabungkan dengan 4 juta hektare lahan ilegal yang telah disita sebelumnya, pada hakikatnya kami telah menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” katanya.

Tak cuma itu, Prabowo memamerkan capaian kerja aparat penegak hukum yang mengungkap penyelewengan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah. Menurutnya, berbagai penyelewengan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum.

“Mungkin para pengusaha rakus yang menyebut diri mereka wirausahawan ini merasa tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa dapat menyuap seluruh pejabat pemerintahan,” kata Prabowo.

“Baiklah, saya menantang mereka untuk mencoba suap di pemerintahan saya. Mereka akan mendapatkan kejutan besar,” imbuhnya.

Menurut Presiden, jumlah korporasi yang diduga melanggar hukum bahkan mencapai 666 perusahaan. Meski demikian, dia menegaskan tidak akan mundur dalam upaya penegakan hukum.

“Satu-satunya jalan adalah memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada langkah mundur,” tegas Prabowo.